PERJANJIAN RENVILLE

Setelah Perang Dunia II, pengaruh kekuatan kaum progresif revolusioner di Indonesia dan Asia Tenggara semakin besar. Untuk membendung kekuatan Rakyat di beberapa negeri yang baru merdeka maka Amerika dengan tegas menempuh politik “the policy of containment” (politik pembendungan kekuatan kaum progresif revolusioner). Di Asia, Amerika mula-mula mengambil sikap bekerjasama dengan dan membantu Belanda, Perancis dan Inggeris untuk mempertahankan kolonialisme, mencegah munculnya pemerintah nasional. Pemerintah-pemerintah nasional yang muncul dari perlawanan melawan kolonialisme, tentu menempuh politik anti kolonialisme, anti imperialisme.
Tidak heran ketika kolonial Belanda datang kembali ke Indonesia didukung penuh oleh Amerika. Peralatan dan senjata yang dipakai pasukan Belanda masih memasang tanda-tanda militer Amerika Serikat, seperti truk-truk, tank-tank, pesawat terbang. Bahkan sampai bulan Januari 1949, sejumlah anggota pasukan Brigade Marine Belanda memakai pakaian yang bertulisan “US Marine” di kantong baju mereka.
Pada peristiwa agresi militer Belanda I, Amerika pada bulan Agustus 1947 mengusulkan pembentukan Komisi Tiga Negara (Amerika, Belgia dan Australia). Yang jadi Ketua Komisi adalah Frank Porter Graham, yang sejak semula bersikap menekan pimpinan Republik Indonesia, agar memberi bermacam konsesi kepada Belanda. Dengan demikian, Amerika telah langsung memainkan peranan menentukan dalam penyelesaian konflik Indonesia Belanda.
Selama proses perundingann ternyata Belanda masih tetap melakukan aksi-aksi militernya bahkan membentuk Negara Sumatera Timur, Negara Jawa Barat, Negara Jawa Timur. Belanda akhirnya memaksakan kehendak agar Indonesia menerima 12 prinsip politik yang harus dilaksanakan. Frank Porter Graham meminta kepada Indonesia untuk menerima usulan Belanda ini bahkan menambahkan 6pokok tambahan sebagai jalan kompromi agar Indonesia menerima usul Belanda. Didalamnya termasuk rencana pelaksanaan pemungutan suara, berupa plebisit. Dalam keadaan terdesak oleh batas waktu ultimatum Belanda, rombongan KTN datang ke Jogya menemui pimpinan tertinggi Republik Indonesia. Untuk berlangsungnya pertemuan itu, Perdana Menteri Amir terbang ke Singapura menjemput Soetan Sjahrir, kemudian ke Pekanbaru menjemput Wakil Presiden Hatta. Maka KTN ditemui oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin serta Soetan Sjahrir dan Haji Agoes Salim. Dicapai saling pengertian, bahwa pada akhirnya akan diselenggarakan pemungutan suara sebagai penyelesaian terakhir sengketa Indonesia – Belanda.
Para politisi Indonesia yang mengutamakan menempuh jalan diplomasi, merasa 6 pokok tambahan dari KTN itu dapat menguntungkan Republik, yaitu punya harapan dengan rencana plebisit. Dalam keadaan Indonesian di- ultimatum dengan ancaman serangan militer Belanda, Frank Graham menyatakan, bahwa Amerika Serikat tidak dapat menekan Belanda agar tidak menggunakan kekerasan, tetapi dapat menekan untuk memastikan berlangsungnya plebisit nantinya. Karena itu, Bung Karno tampil dengan semboyan baru: “From the bullet to the ballot”.  Berkat saling pengertian ini, maka  17 Januari 1948,  tercapai Persetujuan Renville., yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin.
Belum genap seminggu, kabinet Amir menghadapi krisis. Dua partai besar pendukungnya, Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI), menarik dukungan dan para menterinya. Meskipun pada awalnya mendukung Perjanjian ”Renville”, mereka tidak bersedia memikul tanggung jawab atas pelaksanaannya.
Tanpa dukungan dua partai besar itu, Bung Amir merasa terpojok. Pada 23 Januari 1948, ia mengembalikan mandatnya sebagai kepala pemerintahan kepada Presiden Soekarno. Lebih menjengkelkan, ketika Presiden Soekarno pada 29 Januari 1948 mengumumkan kabinet presidensial yang dipimpin Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai perdana menteri, dua partai besar itu, Masyumi dan PNI, tampil mendukung. Masing-masing mendapat porsi kursi menteri yang lumayan. Dan program pertama kabinet Hatta ini: Pelaksanaan Perjanjian Renville!