Pengaruh Perang Dunia 1 di Indonesia

Pengaruh PD 1 di Indonesia

          Bidang Politik:

S

etelah Perang Dunia 1 berakhir, terjadi perubahan dalam politik colonial Belanda.Politik etis dan politilkasosiasi yang semula diharapkan dapat mempererat hubungan antara Indonesia dengan negeri Belanda,mulai ditinggalkan.Pertentangan kepentingan antara pihak nasional Indonesia dan pihak kolonialis sertakapitalis Belanda semakin tajam.Perbedaan kesejahteraan yang sangat mencolok antara golonganpribumi dan golongan asing menimbulkan perasaan tidak puas.Di mana-mana timbul pemberontakan-pemberontakan petani, seperti Jambi (1916), Pasar Rebo (1916), Cimareme (1918), dan Toli-toli (1920).

Untuk meredakan gejolak yang terjadi di masyarakat, Gubernur Jendral Van Limburg Stirummengeluarkan pernytaan pada bulan November 1918.Ia berjanji akan membentuk Komisi PeninjauanKembali yang bertujuan meninjau kekuasaan Volksraad (Dewan Rakyat) dan struktur administrasipemerintah Belanda.Namun demikian, masyrakat Belanda sangat menentang kebijakan tersebut.

Komisi Perubahan beranggotakan orang-orang Belanda dan Indonesia.Laporan tugas komisi memuatantara lain sebagai berikut:

·        Hubungan antara Belanda dan Hindia Belanda (Indonesia) perlu diatur kembali berdasarkanlandasan baru.

·        Pusat kekuasaan perlu dipindahkan ke Indonesia dan Pemerintah Belanda harus mencakupunsur-unsur pribumi.

·        Volksraad perlu diberi kekuasaan legislatif.

Sementara itu, para ahli di negeri Belanda terus mengamati nasionalisme yang sedang berkembang diIndonesia.Para pemikir kolonialis berpendapat, bahwa sebenarnya tidak ada kesadaran akan adanyabangsa Indonesia.Yang ada hanya kelompok suku.Mereka dapat bersatu karena ada kekuasaanBelanda.Jadi mustahil jika bangsa Indonesia mampu berdiri sendiri dengan pemerintah sendiri.Olehkarena itu mereka mengusulkan kepada pemerintah untuk bertindak lebih keras terhadap setiapkegiatan yang membicarakan masa depan Indonesia.Sebaliknya,mereka juga berpendapat hubunganantara negeri Belanda dan golongan Vaderlandse Club (golongan konservatif Belanda di Indonesia yangmembela kepentingan kaum penguasa/kapitalis) harus lebih dipererat lagi.

Sedangkan golongan de straw yang berpikiran maju berpendapat bahwa sudah selayaknya pemerintah memperhatikan usaha-usaha untuk meningkatkan kemajuan di Indonesia.Hubungan antara Indonesia dan Belanda dapat dibina dalam suatu masyarakat persemakmuran.Ini berarti bahwa bangsa Indonesiasudah dapat diberikan suatu pemerintahan sendiri.Kelompok ini mencela politik colonial yangmengabaikan prinsip-prinsip dan dasar-dasar budaya Timur,karena tidak semua budaya Barat dapatditetapkan di Indonesia.

Pada permulaan tahun dua puluhan terjadi krisis ekonomi.Nilai ekspor turun, dan perusahaan-perusahaan mengalami kerugian.Untuk menanggulanginya perusahaan-perusahaan melakukanpengurangan karyawan dan biaya produksi.Kebijakan ini menambah banyak pengangguran.Akibatnya,kegelisahan social dan ketegangan politik bertambah panas.

          Dalam keadaan demikian terjadi pergantian pimpinan pemerintahan di Indonesia.Gubernur Jendral yang baru,de Fock,memerintah secara otoriter.Ia mengabaikan kekuatan rakyat yang sedang berkembang.Untuk menambah keuangan Negara, ia melakukan kebijakan penghematan dan kenaikan pajak.Pelaksaan dari kebijakan ini jelas menunjukan betapa kepentingan ekonomi pribumi dikalahkan oleh kepentingan kapitalis Barat.

Kebijakan pemerintah yang bersifat menindas itu sangat mengecewakan rakyat.Karena itu di bawah pimpinan tokoh-tokoh pergerakan dilancarkan pemogokan-pemogokan sebagai protes.Pemogokanter besar dilakukan karyawan pegadaian (1922) dan karyawan kereta api (1923).Menghadapi pemogokanini reaksi pemerintah sangat keras.Pemimpin dan karyawan yang melakukan pemogokan ditangkap dandipecat.Kebijakan yang dijalankan pemerintah telah mendorong pergerakan nasional ke arah yang lebih radikal.Gerakan non-kooperasi terhadap pemerintah colonial semakin luas di kalangan kaum terpelajar.

Sebagai kelanjutan laporan komisi perubahan,pemerintah mengadakan beberapa perubahan dalam ketatanegaraan dan administrasi pemerintahan.Dalam Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda tahun1922 antara lain ditetapkan bahwa Indonesia adalah bagian integral dari kerajaan Belanda.Pemerintah di Indonesia akan diatur dalam undang-undang,kecuali kekuasaan yang menjadi hak raja.Pendapat-pendapat dewan perwakilan daerah perlu diperhatikan.Perubahan ini lebih diperjelas dengan ditetapkannya konstitusi tahun 1925.

Meskipun telah diadakan beberapa perubahan dalam ketatanegaraan dan administrasipemerintahan,namun polotik yang dilaksanakan pemerintah tetap saja menindas rakyat.Jumlah ekspordi pertahankan,bahkan perusahaan berhasil berkembang lebih baik.Akan tetapi biaya produksi,yang menyangkut penghasilan rakyat,ditekan serendah mungkin.Keadaan rakyat yang semakin susah itu makin diperparah dengan timbulnya krisis ekonomi (depresi) yang melanda dunia tahun 1929.Akibatnyakesejahteraan rakyat merosot,terjadi pengangguran,kelaparan,kemiskian,dan beban pajak yangbertambah berat.Keadaan ini tetap tidak tertolong walaupun pada tahun 1936 pemerintah melakukan devaluasi uang.

Selama pemerintah menanggulangi akibat depresi,pergerakan nasional mendapat tekanan yang luarbiasa, sehingga boleh dikatakan mengalami kelumpuhan.Guberbur jenderal yang baru, B.C de Jongetidak mengakui adanya pergerakan nasional dan partai-partai radikal ditekan.Pegawai pemerintahdilarang aktif dalam pergerakan nasional.Pers Indonesia sebagai media massa penyalur aspirasi rakyatdiberangus dan bidang pengajaran dibatasi.Untuk mengawasi rapat-rapat,pemrintah membentuk polisirahasia.Kelumpuhan yang dialami pergerakan nasional menyebabkan adanya kecenderungan untuk mengubahtaktik perjuangan.Karena tidak berdaya, berangsur-angsur sikap non-kooperatif mulai diganti dengankooperatif.Partai-partai mulai menjalankan ide penyatuan.Perjuangan difokuskan melalui Volksraad.

          Bidang Ekonomi

Setelah Perang Dunia 1, perekonomian dunia mengalami krisis dan banyak Negara yang mengalamikebangkrutan.Puncak krisis ekonomi terjadi pada tahun 1929 dan dikenal sebagai zaman Malaise.

Krisis tahun 1929 juga berpengaruh langsung terhadap kehidupan ekonomi di Indonesia..Pada masa itu krisis ekonomi melanda tanah air Indonesia,baik di kota maupun di desa-desa terpencil.Harga barang naik dan banyak terjadi penjatahan beras terutama kota-kota besar ,seperti Surabaya,Semarang dan Jakarta kondisi kaum buruh tampak lebih parah. Upah buruh tidak mengalami perbaikan.Akibatnya,kehidupan rakyat dan kaum buruh sangat sulit.Sebaliknya oemilik modal asing dan pemerintah colonialBelanda mengambil keuntungan.

Hal ini disebabkan ekspor Indonesia meningkat tajam untuk memenuhi kebutuhan Eropa sesudah perang.

Di daerah-daerah minus seperti daerah Gunung Kidul (Yogyakarta) banyak terjadi bencanakelaparan.Akibat kesulitan hidup pada masa krisis ini banyak keluarga yang bersedia dipindahkan ketanah seberang, terutama daerah Lampung.Mereka melihat bahwa Jawa sangat sulit untuk mencari penghidupan yang layak.Setelah tanah transmigrasi Lampung dibuka, banyak keluarga dari Jawa terutama daerah minus yang berangkat pindah ke Lampung.

Tetapi sebagian para transmigran itu ada yang jatuh ke tangan mandor dan makelar kuli kontrak.Nasibpara kuli kontrak sangat buruk.Pada waktu itu tidak ada undang-undang perburuhan yang melindungimereka.Para pengusaha perkebunan dan pertambangan memberikan upah sangat rendah.Pengusahajuga memilki hak istimewa yang disebut hak poenole sanctie.Dengan hak poenole sanctie ini,parapengusaha dapat meminta bantuan polisi untuk menangkap kembali para pekerja kontrak yangmelarikan diri lalu menjatuhkan hukuman terhadap mereka.Di daerah tambang batu bara Ombilin (Sawah Lunto) Sumatera Barat,dikenal kuli-kuli perantauan, yang nasibnya lebih buruk lagi dari pada pekerja kontrak di daerah perkebunan
Bidang Sosial

• Perang Dunia I membutuhkan perlengkapan, sehingga mendorong produktivitas industri yang semakin besar. Dengan demikian buruh semakin dibutuhkan, sehingga kedudukan buruh dan wanita semakin penting.
• Perangyangberkepanjanganmenimbulkan rasa marah, bosan, ngeri sehingga memunculkan keinginan perdamaian. Maka dibentuklah League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa pada 1919.